Sekretariat DPRD Kabupaten Batang / Berita / Retribusi Jasa Umum Harus Mencerminkan Memeprtimbangkan Aspek Keterbukaan Dan Akuntabilitas

Berita

Retribusi Jasa Umum Harus Mencerminkan Memeprtimbangkan Aspek Keterbukaan Dan Akuntabilitas

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan ,Senin 13 Mei 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Batang, rapat paripuna tersebut mengagendakan tetang Persetujuan Bersama Atas Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Rapat dihadiri oleh Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, Anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Batang dan Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Dari seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang  hadir 35 orang , sehingga rapat tersebut kuorum, hal ini berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Batangt Nomor 1 Tahun 2018 pasal  104 ayat (1) huruf b bahwa rapat paripurna dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) jumlah anggota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD yang mana dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna tersebut merupakan  rangkaian rapat-rapat sebelumnya yang didahulu dengan rapat paripurna, Nota Pengantar, pemandangan umum dan jawaban atas pemandangan umum dan dilanjutkan pembahasan yang dilaksanakan oleh Pansus I yang diketuai oleh Kukuh Fajar R, SE, dalam rapat tersebut dibacakan beberapa catatan-catatan dalam pembahasan pansus I yang dibacakan oleh Teguh Lumaksono, SE, yang digunakan sebagai dasar pembuatan Keputusan DPRD.  Dalam sambutannya dalam rapat Paripurna Bupati  Batang menyatakan bahwa Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum harus mencerminkan mempertimbangkan aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam rangka pembebanan retribusi kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan tuntutan kewajiban Pemerintah Daerah untuk tidak membebani  masyarakat secara berlebihan atas pelayanan jasa yang diberikan berdasarkan pertimbangan untuk mencari keuntungan.  Selanjutnya dikatakan oleh Bupati Batang bahwa pertimbangan keadilan juga menjadi dasar perubahan Perda agar supaya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah sebagai biaya penyediaan jasa sepadan dengan kemampuan bayar atau daya beli (ability to pay), yang berkaitan dengan korelasi Pemerintah Daerah untuk melayani secara berkualitas.  Dalam  acara rapat paripurna ditandangani penandatanganan naskah Keputusan DPRD , Berita Acara dan persetujuan bersama oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dan Bupati Batang selanjutnya diadakan pula penyerahan naskah Keputusan DPRD. Persetujuan pada rapat paripurna ini akan menjadi dasar bagi proses pengajuan evaluasi  oleh Gubernur Jawa Tengah, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan daerah.