SILPA MASIH CUKUP BESAR, MASIH BANYAK KEGIATAN YANG TERTUNDA

Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Anggaran SILPA Kabupaten Batang tahun 2018 sebesar Rp. 101.747.058.955,58,  hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna pandangan umum  atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 oleh perwakilan Fraksi PKB  tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Ruang paripurna DPRD Batang, yang disampaikan oleh juru bicara fraksi PKB DPRD Batang, Khomidah, Spd. I. Sedangkan 6 fraksi yang lain sepakat dalam  rapat  Perbup Pelaksanaan APBD 2018 yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati dan akan menindaklanjuti sesuai dengan tata tertib DPRD.

Dalam rapat paripurna tersebut rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Batang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Jajaran Forkompinda, Ketua dan Wakil Ketua dan jajaran OPD Batang.

Silpa dan Orientasi belanja

Mencermati  SILPA yang masih cukup besar , dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dilaksanakan, seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu dll. Sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah. PKB juga mencermati orientasi  belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, sehingga PKB memberikan catatan agar pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan , pendidikan dan kesjahteraan harus didahulukan  dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memperioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Batang

Penggalian potensi PAD

Selanjutnya melalui juru bicara Fraksi PKB berharap lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi)  dan mengusulkan dilakukannya kajian potensi  pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang moderat.

Dalam pandangan umum tersebut Fraksi PKB juga menyinggung pula tentang pelebaran jalan ruas Jalan Wuni sampai Kemiri Timur Kec. Subah yang belum selesai, lampu penerangan jalan Tulis menuju Wonosegoro, Tempat pembuangan sampah ditepi  jalan Banyuputih yang menganggu kenyamanan, penerangan jalan di trowongan tol Desa Masin, kinerja PDAM,  Kondisi  jembatan Desa Lebo menuju Menguneng. Dari tujuh Fraksi  yang ada di DPRD Batang, hanya Fraksi PKB yang memberikan pandangan umum atas raperda tersebut.  Adapun jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi akan digelar dalam rapat paripurna berikutnya.