“ WTP membangun budaya akuntabel dan transparan”

Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 26 Juni 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Batang,  rapat tersebut beragendakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Jawa Tengah.

Hadir dalam Rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018, Jajaran Forkompinda, Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Anggota DPRD Batang  dan jajaran OPD Kabupaten Batang.

Budaya akuntabel dan Transparan

Pada Rapat Raperda, Bupati menyampaikan bahwa tahun ini merupakan tahun ke-3 Pemerintah Kabupaten Batang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Bupati Batang menekankan pula bahwa  tahun tahun berikutnya capaian yang telah diperoleh dipertahankan bersama-sama dengan terus melakukan perbaikan perbaikan dan bekerja lebih keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dari hasil perhitungan anggaran maka diketahui bahwa APBD  Perubahan 2018  sebesar Rp. 1.785.274.289.417,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 1.687.215.725.890,00 ( Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar  Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 94,51% sehingga tidak terserap sebesar Rp. 98.058.563.527,00 ( Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

Revisi Tata Ruang

Dalam sidang paripurna tersebut kalangan DPRD juga mempertanyakan soal belum adanya pengajuan perubahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Pemkab yang menurut  Edi  Siswanto perubahan perda RTRW sudah ditunggu masyarakat dan investor, Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo menambahkan bahwa DPRD sudah lama menantikan agar perubahan Perda RTRW bisa diselesaikan, apalagi perda ini sudah dinantikan banyak pihak terkait dengan desain kawasan Kabupaten Batang guna mendorong kemajuan daerah dengan dinamika pembangunan.