Sekretariat DPRD Kabupaten Batang / Berita / Persetujuan 3 Raperda dilanjutkan dengan Halal bi halal keluarga DPRD Batang dengan FORKOPIMDA

Berita

Persetujuan 3 Raperda dilanjutkan dengan Halal bi halal keluarga DPRD Batang dengan FORKOPIMDA

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan, 10 Juni 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Batang, rapat paripuna tersebut mengagendakan tentang Persetujuan Bersama raperda yang diajukan oleh legislatif yang mana telah disepakati 3 (tiga) raperda untuk dapat disetujui bersama yaitu Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Tuberkolosis, Raperda tentang Disabilitas, Raperda tentang Ketertiban Umum , Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Batang I Teguh Rahardjo, S.IP dan dihadiri oleh, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, Anggota Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri Batang dan Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Dari seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang  hadir 35 orang  dan bersifat terbuka untuk umum. Dalam rapat tersebut dibacakan Laporan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah yang dibacakan oleh Su’udi Ketua Bapemperda DPRD Batang dan Laporan hasil Fasilitasi tersebut sebagai landasan penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD atas tiga raperda tersebut, penandatanganan Naskah Keputusan DPRD , Berita Acara dan persetujuan bersama oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Batang dan Bupati Batang selanjutnya diadakan pula penyerahan naskah Keputusan DPRD. Dalam sambutannya rapat paripurna masih dalam suasana  hari Raya Idul Fitri Ketua DPRD Kabupaten Batang dan Bupati Batang baik secara pribadi maupun kedinasan  memberikan ucapan Selamat Idul Fitri 1440 H, Minal Aidin Wal Faizin  Mohon Maaf lahir dan Batin.  Dalam sambutannya Bupati Batang menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan atas terselesainya pembahasan dari awal sampai dengan persetujuan bersama  semoga menjadi amal ibadah dalam menjalankan fungsi penataan kebijakan daerah guna kepentingan masyarakat Kabupaten Batang.

Persetujuan bersama pada rapat paripurna ini akan menjadi dasar bagi proses pengajuan evaluasi  oleh Gubernur Jawa Tengah, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan daerah.